Jumat, 22 Juni 2012

STATUS ANAK ZINA DALAM PANDANGAN ISLAM

Wanita yang hamil karena zina atau istilah sekarang “kecelakaan” merupakan kehamilan yang tidak dihormati syara’ karena sperma yang masuk ke dalam rahimnya adalah ghoiru muhtarom (tidak dihormati).
Menyikapi masalah anak yang dilahirkan secara tidak sah (sebelum menikah) tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan status keturunan dari bapaknya. Secara otomatis keputusan ini terkait dengan hak waris, hak pendidikan anak, atau lainnya.
Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Di dalam Islam anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah sering disebut sebagai anak haram. Sebetulnya yang haram adalah perilaku orang tuanya (berzina). Sedangkan setiap anak yang terlahir di muka bumi ini adalah fitrah (suci).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, ""Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya-lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani.” Shahih: At-Tirmidzi (2237) Muttafaq 'Alaih.
Sebelumnya kita rujuk beberapa pandangan Imam 4 madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali). Alasan menggunakan rujukan (maraji’) madzhab yang 4 ini adalah karena dibandingkan dengan pandangan madzhab lainnya, keempat madzhab ini tergolong kategori madzhab yang mudawan, yakni memiliki kompilasi atau susunan yang teratur mengenai kajian masalah Fiqh, dari Bab Thaharah dst. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan madzhab lainnya (seperti madzhab Zhahiri, Nakho’i) tidak ada mujtahid di bawahnya yang mengembangkan dan menyusunnya (tadwin), sehingga ada pembahasan yang hilang (tidak lengkap) kajiannya.
Di kalangan madzhab yang 4 ada sekumpulan Ulama Mujtahid yang mengumpulkan, memfatwakan, dan mentarjih (menseleksi), sehingga paham madzhab yang 4 ini masih lestari sampai sekarang.
Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, seorang wanita yang hamil di luar nikah, sah dinikahkan tidak menunggu kelahiran, baik kepada laki-laki yang berzinah dengannnya maupun kepada laki-laki lain yang menginginkannya. Namun sebelum itu mesti dihukum dahulu menurut ajaran Islam. Sesuai dengan Firman Allah SWT,
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٤:٢]
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.  (Q.S. An-Nur: 2)
Pelaku perbuatan zina di dunia menjadi aib serta mendapatkan siksa. Begitu aib perbuatan zina itu, sehingga hukumannya mesti dipresentasikan di tempat yang terbuka agar diketahui oleh orang banyak. Pemandangan seperti itu akan menjadi shock terapy bagi yang melihatnya untuk menghindari perbuatan hina tersebut dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman ini sebagai bentuk taubat. Punishment (hukuman) ini tidak bisa dilakukan di negara yang telah memiliki hukum sendiri seperti negara kita. Negara ini belum ada hukuman yang jelas bagi pelaku zina. Jika dua orang berzina melakukannya atas dasar suka sama suka tidak ada hukumannya, kecuali ada salah satu di antara keduanya yang merasa dipaksa.
Seharusnya di negara kita mesti ada sangsi yang tegas bagi pelaku zina.  Yang amat disayangkan negara ini diseret oleh perkara yang tidak habis-habis dibahas oleh pembuat undang-undang. Urusannya banggar, KPK, dan seterusnya yang menyangkut korupsi berkepanjangan.
Karena belum ada hukumannya di negeri ini bukan berarti aman atau tidak berdosa melakukan zina! Neraka lah tempatnya nanti! Maka siapakah yang bertanggungjawab mengenai urusan perzinahan yang bebas di negeri ini? Tentu  pemimpin negeri inilah yang membuat perundang-undangan, nanti akan ikut bertanggung jawab di hadapan Allah kelak!
Karena statemen ‘dilakukan suka sama suka’ inilah yang mengaburkan masalah perzinahan sehingga mereka anggap biasa-biasa saja perkara aib tersebut.
Salah satu penyebab negeri ini terus terpuruk dalam berbagai hal adalah karena penyakit-penyakit di masyarakat termasuk perzinahan dibiarkan begitu saja. Bahkan malah dilokalisir di tempat-tempat tertentu.
Kita mesti takut dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah meskipun negeri ini belum membijaki hukumannya. Padahal Al-Quran telah menetapkan hukumannya (sebagaimana ayat yang telah disebutkan).
Lalu bagaimana membijaki masalah ini di negara yang belum memberlakukan hukuman atas pelaku perzinahan? Maka jika terjadi kasus hamil di luar nikah maka pelaku mesti diberikan pelajaran dengan hal lain yang tidak bertolak belakang dengan undang-undang negara. Keduanya mesti dinasehati agar sadar dengan kesalahannya, dan jangan dibiarkan begitu saja. Lalu digiring agar ia bertaubat dan tidak mengulanginya lagi.
Setelah melakukan proses taubat, maka menurut Imam Syafi’i boleh dinikahi tanpa mesti menunggu anaknya lahir.[1] Setelah lahir tidak perlu dilakukan akad (nikah) yang baru. Status anak menurut Imam Syafi’i, apabila sejak akad kemudian lahir kurang dari 6 bulan maka anak tersebut dinisbahkan kepada Ibunya bukan Bapaknya (binti Ibunya). Jika ia menikah kelak maka ia diwalikan oleh Hakim. Jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan lebih sejak akad, maka anak tersebut dinisbahkan kepada Bapaknya dan Bapaknya berhak menjadi wali nikah anak tersebut jika perempuan.
Menurut Imam Abu Hanifah, wanita hamil itu sah dinikahkan setelah bertaubat, baik kepada laki-laki yang berzinah dengannya atau laki-laki lainnya. Hanya selama wanita itu hamil tidak boleh melakukan hubungan badan. Anak itu (menurut madzhab Hanafi) dinisbahkan kepada Bapak biologisnya, yakni yang menghamili wanita tersebut. Pada masa sekarang semakin mudah menentukannya berdasarkan tes DNA.
Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan, sampai anaknya lahir. Seperti masa ‘Iddah. Barulah setelah anak itu lahir wanita tersebut boleh dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lainnya. Dan menurut kedua madzhab ini, status anak yang lahir dinisbahkan kepada ibunya.
Menurut Undang-undang Hukum Islam yang berlaku di Indonesia (Kompilasi Hukum Indonesia - KHI) wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan (sesuai dengan madzhab Syafi’i dan Hanafi). Pada point kedua disebutkan bahwa yang menikahkan wanita tersebut adalah yang menghamilinya, sebagai bentuk pertanggungjwaban apa yang telah diperbuatnya. Point yang ketiga, anak yang lahir dari perut wanita tadi dinisbahkan kepada suami yang menikahinya.
Berdasarkan keputusan MK tersebut, anak yang semula berada di luar pernikahan akhirnya memperoleh hak akta kelahiran yang dinisbahkan kepada Bapakanya.
Jika terjadi kasus tadi, maka pembimbing yang akan memprosesnya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kasus yang terjadi di tengah umat manusia senantiasa. Al-Quran dan Hadits penjelasannya masih global. Maka Ijtihad Ulama lah yang berperan membedahnya.
Jika apa adanya berdasarkan Al-Quran, maka ketika ada yang mencuri langsung dipotong tangannya, tentu ia akan masuk penjara. Oleh karenanya diserahkan kepada ahllinya.
Bagi kita umat Islam, semestinya kita jauhi perbuatan zina. Al-Quran menyebutkan untuk tidak mendekatinya. Berdekatan saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati zina diharamkan oleh Allah. Bentuknya bisa beraneka ragam, mulai dari tempatnya, waktunya, caranya, sebabnya, dll. Jika kita kembali kepada Al-Quran, Insya Allah kita akan selamat dari aib di dunia dan akhirat.
Lq, 29 Feb 2012


[1] Salah satu kitab rujukan Fiqh Madzhab Syafi’i di Indonesia yaitu Hasyiyah al-Bajuri, disebutkan: “Jika laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil karena zina maka sah-lah nikahnya, dan boleh menggaulinya sebelum melahirkannya atas qaul yang paling shahih”. [Juz II hal. 169] Demikian pula diungkapkan oleh Imam Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj juz III hal. 308, Hasyiyatul Jamal bagi Syekh Zakaria al-Anshori Juz IV hal 447. Dan rujukan lainnya.

WALI NIKAH ANAK YANG LAHIR AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH



A. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya artinya disini siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabenenya kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka.


Padahal kalau kita merujuk kembali kepada masalah agama terutama dalam masalah pernikahan maka ketika kita melihat syarat sahnya suatu pernikahan adalah harus adanya wali[1], maka jika terjadi dalam suatu pernikahan walinya tidak sah maka akan berpengaruh kepada sah tidaknya suatu pernikahan dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan yang dijalani tersebut pun akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya. Menyikapi hal tersebutlah penulis akan coba memaparkan hal yang terjadi di daerah tertentu yang kemudian penulis akan menganalisa dari aspek hukum islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia di mana pada akhirnya penulis akan memaparkan hukum mengenai hal tersebut.

B. DUDUK PERKARA MASALAH
Di daerah tempat penulis tinggal yaitu tepatnya di salah satu daerah di jatiasih, penulis pernah mendapatkan kasus di mana ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian berkembang ke arah pertunangan atau dengan kata lain sudah dilamar. Ketika sudah dilamar mungkin dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan kedua pasangan tersebut telah sah sehingga orang tua dari mempelai wanita ketika calon prianya berkunjung ke kediaman perempuan maka tidak mempermasalahkan lagi jika si calon pria tersebut menginap di rumah si perempuan tersebut walaupun satu kamar. Hal seperti inliah yang kemudian mengakibatkan hamilnya si calon wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan dan setelah usia kandungannya tiga bulan setengah baru dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa dan kemudian menikah maka lelaki tersebutlah ( yang dianggap sebagai bapaknya ) yang kemudian menjadi walinya. Padahal kalau kita melihat kasus diatas, anak yang lahir tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau dengan kata lain bisa kita sebut dengan anak zina.

C. ANALISA MASALAH
Dari kasus diatas kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat besar dimana dalam hal ini kita akan menemukan masalah yaitu apakah yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali bagi anak perempuan yang berasal dari hubungan di luar nikah tersebut. Untuk menjawab masalah apakah lelaki yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali untuknya atau tidak ataupun siapakah yang akan menjadi wali dari anak tersebut maka terlebih dahulu kita harus melihat dulu kepada siapa anak tersebut dibangsakan atau dinasabkan, apakah kepada ibunya atau kepada lelaki yang telah menghamili ibunya tersebut (bapaknya).
Dalam hukum islam para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa yang menjadi wali nikah bagi anak zina atau anak yang berasal dari hubungan di luar nikah. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak yang lahir karena hubungan di luar nikah itu menjadi anak yang sah bagi ayahnya atau tidak.
Menurut imam Syafi’i, imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul. Sedangkan imam Abu Hanifah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya[2].
Menurut imam As-Syaukani dalam kitab Nailul Awthar, perselisihan ulama dalam menetapkan status anak hasil perzinahan itu karena mereka berbeda dalam mengartikan kata firasy yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh jama’ah ahli hadis. Hadis tersebut adalah sebagai berikut[3] :
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ( رواه الجماعة الا ابا داود ), وفى لفظ للبخارى لصاحب الفراش
“ Anak (hasil zina) adalah milik orang yang seranjang (seketiduran) dan bagi pezina adalah hukuman rajam (HR. Jama’ah kecuali Abu Daud) . dan dalam keterangan Bukhari anak zina adalah bagi pemilik tikar”
Imam Syafi’i dan imam Malik berpendapat bahwa wajah istidlal atau segi penunjukan dalil dari kata firasy yang tersebut dalam hadis diatas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada ibunya saja. Pendapat mereka itu juga di analogikan dengan ketentuan jumlah minimal bagi wanita hamil yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan pernikahan, maka anak yang lahir tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja.
Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau disamping berpegang teguh kepada yuridis formil yakni keabsahan anak sebagai keluarga ayah dilihat dari masa lahirnya tidak kurang dari jangka waktu enam bulan terhitung sejak pernikahan ibu dengan ayahnya. Di samping itu, beliau juga mengambil wajhu istidlal dari kata firasy ialah menunjukkan kepada laki-laki, pendapat ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah yaitu ;
عن ابى هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته فأبت ان تجيئ لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخارى)
“Nabi SAW bersabda : “ Jika seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke firasynya kemudian istrinya menolak, maka malaikat melaknatinya sampai pagi hari.” (HR. Bukhari)
Hadis diatas telah jelas menyatakan bahwa kata firasy tersebut berarti ranjang laki-laki karena menggunakan dhamir ghaib untuk laki-laki (firasyihi).
Dari dua argumen diatas kita dapat melakukan analisa terhadap kasus yang telah penulis paparkan diatas bahwasanya dalam kasus diatas ketika melihat argumentasi dari dua pendapat diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tersebut tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut.
Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh ibnu ‘Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW [4]:
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. اخرجه الاربعة الا النسائ, وصححه ابو عوانة, وابن حبان و الحاكم
“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggauilinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahkannya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)
As-Shan’ani berkata dalam Subulus Salam : hadis ini menunjukkan bahwa sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak mempunyai wali dalam pernikahan, baik karena memang tidak ada walinya atau walinya ada tetapi tidak mau menikahkannya. Kalau kita melihat kasus diatas maka anak perempuan tersebut termasuk dalam perempuan yang tidak mempunyai wali karena anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya sehingga nasabnya tersebut hanya dibangsakan kepada ibu. Dengan hanya dinasabkan kepada pihak ibu bukan berarti hal ini membenarkan bahwa ibu bisa menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis nabi SAW yaitu[5] ;
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسها. (رواه الدار قطنى و ابن ماجه)
“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda, Wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya”. (HR. Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah)
Selain itu, tidak bisa pula wali dari pihak ibu menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut artinya ‘ashabah dari pihak ibu tidak bisa menjadi wali terhadap anak perempuan tersebut walaupun ‘ashabah ibunya itu merupakan ‘ashabah anak itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa kedudukan mereka sebagai ‘ashabah anak zina itu hanya dalam hal waris semata dan tidak berlaku dalam perkara perwalian nikah. Karena hubungan nasab mereka hanya melalui jalur ibu, sehingga tidak ada hak perwalian untuk mereka. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tersebut dianggap tidak mempunyai wali sehingga wali hakimlah yang akan menjadi walinya.
Akan tetapi, hal tersebutpun harus dikaitkan pula dengan pendapat imam mazhab artinya bahwa masalah wali nikah anak zina tersebut kembali lagi kepada mazhab yang digunakan karena para ulama berbeda pendapat mengenai masalah wali nikah sebagai syarat sah suatu pernikahan sehingga hal inipun akan berimplikasi kepada penentuan wali nikah terhadap anak zina.
Menurut imam Syafi’I, Maliki dan Hanbali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur’an dan hadis. Dalil-dalil al-qur’an adalah sebagai berikut[6] :
An-Nur ayat 32

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Al- Baqarah ayat 221

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Inti alasan pada kedua ayat tersebut adalah bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita. Jadi seolah-olah Allah berfirman, Wahai para wali janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik.
Disamping itu Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232 yaitu;

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Dalam ayat tersebut kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan dari wali adalah فلا تعضلو هن . imam Syafi’i mencatat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma’qal bin Yasir yang menolak menikahkan saudarinya dengan seorang pria idamannya[7].
Adapun dasar hadis yang mengharuskan wali dalam perkawinan sekaligus larangan wanita menikahkan dirinya sendiri adalah hadis dari Aisyah yaitu :
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ........( اخرجه الاربعة الا النسائ, وصححه ابو عوانة, وابن حبان و الحاكم)
“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)
Di samping itu juga terdapat asar Umar yang menolak perkawinan tanpa wali yaitu ;
ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي
“Bahwasanya Umar bin Khatab menolak/membatalkan pernikahan seorang wanita yang menikah tanpa adanya wali”
Semua dalil-dalil diatas merupakan argumentasi yang dijadikan sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Syafi’i, Maliki atau Hanbali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.
Sedangkan kalau kita melihat kepada pendapat Abu Hanifah tentang masalah wali nikah maka beliau berpendapat dalam kitab Al-Mabsuth bahwa perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) adalah boleh asalkan dengan syarat sekufu. Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali menurut Abu Hanifah adalah Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran adalah sebagai berikut :
Al-Baqarah ayat 240

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Al-Baqarah ayat 230

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
Al-Baqarah ayat 232

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat bahwa akad dalam ayat-ayat diatas semuanya disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga tunjukan (khitab) al-baqarah ayat 232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (واذا طلقتم النساء ). Dengan demikian tunjukan ayat ini adalah kalau masa ‘iddah mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu ayat ini tidak berhubungan dengan para wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.
Adapun dalil sunnah yang mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadis yang berbunyi :
عن ابن عباس رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم احق بنفسها من وليها (رواه متفق عليه)
“ Seorang Al-Ayyim lebih berhak kepada dirinya daripada walinya”
Penyebutan al-ayyim dalam hadis ini menurut ahli bahasa dan juga menurut pendapat al-Karakhi adalah wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis maupun janda meskipun Muhammad as-Saibani berpendapat bahwa arti kata al-ayyim dalam hadis ini adalah janda. Dasar quran dan hadis- tersebut ditambah lagi dengan tindakan (asar) Umar, Ali Abdullah bin Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan ‘Aisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya bernama hafsah binti Abdur Rahman. Menurut as-Sarakhi dari dalil-dalil diatas dapat ditarik kesimpulan tentang sahnya pernikahan tanpa adanya wali.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa meurut pandangan Abu Hanifah, wali dalam pernikahan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan artinya walau tanpa adanya wali seorang wanita dapat menikahkan dirinya. Dengan demikian dalam kasus anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah maka tidak menjadi persoalan besar mengenai siapa wali nikahnya karena dalam pandangan Abu Hanifah seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri. Maka bagi anak zina tidaklah memerlukan wali karena ia bisa menikahkan dirinya sendiri.
Kalu kita mencoba menela’ah masalah anak yang lahir sebab hubungan di luar nikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam UU No. 1 tahun 1974. Maka kita akan menemukan dalam pasal 42 dijelaskan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Maka kalau kita melihat sekilas bunyi pasal diatas maka ketika kita kaitkan dengan kasus yang penulis paparkan diatas maka anak tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan dan ketika dia dikatakan anak yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali terhadap anak itu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99.

D. KESIMPULAN
Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas telah jelas bahwa dalam masalah wali nikah anak yang lahir sebab hubungan di luar nikah sebagaimana kasus yang telah penulis paparkan diatas, maka dalam hal ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, melihat kasus diatas maka berdasarkan pendapat para ulama maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari semenjak pernikahannya, baik itu dihitung dari akad maupun watak. Di mana hal ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai wali. Kedua, ketika kita berpegang kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wali merupakan rukun sahnya nikah maka bagi anak zina tersebut harus pula mempunyai wali untuk sah pernikahannya maka karena anak tersebut tidak ada wali maka dalam hal ini sultanlah atau wali hakim yang menjadi walinya. Ketiga, sedangkan kalau kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, dimana wali bukan merupakan syarat sahnya nikah maka bagi anak zina tersebut tidak memerlukan wali nikah karena ia bisa menikahkan dirinya sendiri. Keempat, kalau kita merujuk kepada UU no.1 tahun 1974 dan KHI maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan pernikahan walaupun anak tersebut hasil hubungan zina, dengan demikian maka ketika merujuk kepada aturan tersebut maka wali anak tesrebut adalah lelaki yang menikahi ibunya tersebut.
Demikianlah sedikit uraian yang dapat penulis paparkan mengenai kasus yang terjadi saat ini dan sering diabaikan oleh banyak pihak. Dan penulis memohon kritik dan saran jika dalam membuat uraian ini banyak terjadi kesalahan. Wassalam

DAFTAR PUSTAKA
Ghofar, Asyhari Abdul, Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera), Jakarta : Akademika Pressindo, 2000.
Ghofar, Asyhari Abdul, Pandangan Islam tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil, Jakarta : Andes Utama, 1996.
As-Shan’ani, Muhammad Isma’il Al- Amiri Yamini, Subulus Salam, Jilid III, Kairo : Daar El-hadis, 1994.
Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Cet I, Jakarta : Pena Pundi Aksara
Khoirudin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, Jakarta : INIS, 2002.






Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah dan Status Anak

Hukum Pernikahan Wanita Hamil zina (di luar nikah/kecelakaan) oleh pria/laki-laki yang menghamilinya dam status anak. Dan hukum perempuan hamil zina tersebut apabila menikah dengan laki-laki lain bukan yang menghamili dan status anak. 1. Pernikahan Wanita Hamil Zina 1. Pertanyaan 1: Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah dengan Lelaki yang Menghamili 2. Status Anak Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya 3. Pernikahan Wanita Hamil Zina dengan Lelaki Lain (Bukan yang Menghamili) 4. Status Anak Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain (Bukan Ayah Biologisnya) 2. Pertanyaan 2: Menikahi Pacar yang Hamil dan Status Anak 3. Pertanyaan 3: Menikahi Pacar Hamil 6 Bulan Status Perkawinan dan Anak 4. Pertanyaan 4: Dihamili Pacar dan Ditinggal Pergi PERTANYAAN Jika ada kasus seperti ini: A (pria) dan B (perempuan) menikah dalam keadaan B hamil duluan (A adalah ayah biologis dari anak yg dikandung). Kemudian lahirlah C (laki-laki). Setelah B melahirkan, A dan B tdk mengulang pernikahan lagi. Beberapa tahun kemudian, lahirlah D (perempuan),A juga merupakan ayah kandung D. Sdtelah belasan tahun kemudian A dan B bercerai. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah A boleh menjadi wali nikah bagi D? Jika tidak, siapakah yg boleh menjadi wali nikah bagi D agar pernikahan D menjadi sah sesuai syariat Agama Islam? Sekian. Terima kasih. (pertanyataan dari JR diajukan melalui email: alkhoirot@gmail.com) PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA Ada dua macam wanita hamil. Hamil oleh suami dan hamil karena berzina. Wanita yang hamil oleh suaminya, kemudian dia bercerai, maka tidak boleh menikah dengan lelaki lain kecuali setelah melahirkan. Adapun wanita yang hamil karena zina maka menurut sebagian ulama boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan lelaki lain. Ikuti detailnya di bawah. PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DENGAN LELAKI YANG MENGHAMILI Pendapat ulama ahli fiqh mengenai status Pernikahan Pasangan suami istri yang hamil duluan sebelum menikah A. Pendapat yang membolehkan/mengesahkan pernikahan semacam itu Madzhab Syafi'i dan Hanafi menganggap sah pernikahan ini tanpa harus menunggu anak zina lahir. Dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab (keturunan). Kompilasi Hukum Islam(KHI), Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga(3) ayat , yaitu : 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Keputuasan KHI di atas diperkuat oleh pendapat mayoritas ahli fiqh (jumhur) yang membolehkan menikahi wanita yang dihamilinya. Juga diperkuat oleh beberapa hadits sbb: i. Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, "Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal." (HR Tabarany dan Daruquthuny). ii: Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Isteriku ini seorang yang suka berzina." Beliau menjawab, "Ceraikan dia!." "Tapi aku takut memberatkan diriku." "Kalau begitu mut'ahilah dia." (HR Abu Daud dan An-Nasa'i) iii: Dimasa lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, "Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata (sambil menyitir ayat Allah), "Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik'. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia, bila ada dosa maka `ku yang menanggungnya." (HR Ibnu Hibban dan Abu Hatim) iv: Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, bolehkan setelah itu menikahinya? Ibnu Umar menjawab, "Ya, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri." Kalangan Sahabat Nabi yang membolehkan nikah dalam kasus ini antara lain: Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA Status anak, menurut sebagian ulama, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah--berarti usia kandugan sekitar 3 bulan saat menikah, maka si anak secara otomatis sah dinasabkan pada ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri. Namun jika si jabang bayi lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan--berarti usia kandungan lebih dari 3 bulan saat menikah, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. Kesimpulan: hukum pernikahan A dan B sah dan tidak perlu diulang. Dan status C (anak yang dikandung sebelum menikah) juga sah menjadi anak kandung A baik secara biologis dan syariah. Namun jika si jabang bayi C lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar dari darah dagingnya. A juga boleh menjadi wali dari D (anak kedua) karena berasal dari pernikahan yang sah dengan B. B. Pendapat yang mengharamkan pernikahan semacam itu Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Al-Barra' dan Ibnu Mas'ud termasuk di antara Sahabat yang mengharamkan pria menikahi wanita yang dizinainya. Dan karena itu, mereka tidak menganggap sah pernikahan semacam ini. Ulama madzhab Maliki dan Hanbali juga mengharamkan. PERNIKAHAN PEREMPUAN HAMIL ZINA DENGAN PRIA LAIN BUKAN YANG MENGHAMILINYA DAN STATUS ANAK A. Boleh Menikah tapi Tidak Boleh Berhubungan Badan Menurut madzhab Hanafi, boleh menikah tapi tidak boleh ada hubungan badan sampai anak zina tadi lahir seperti keterangan dalam kitab Durr al-Mukhtar karya Haskafi. Dasar hadits: 1. Tidak boleh berhubungan badan dengan wanita hamil kecuali setelah melahirkan. 2. Seorang lelaki mukmin tidak halal berhubungan badan dengan perempuan hamil. (HR. Abu Daud) B. Boleh Menikah dan Boleh Berhubungan Suami-istri Menurut madzhab Syafi'i boleh menikah dan boleh berhubungan suami-istri sebagaimana keterangan dalam kitab Futuhat al-Wahhab karya Sulaiman al Jamal. STATUS ANAK ZINA YANG IBUNYA MENIKAH DENGAN PRIA LAIN (BUKAN AYAH BIOLOGISNYA) Ada dua pendapat: Pertama, status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina. Dan karena itu dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya karena faktanya ia bukan ayah biologisnya. Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA (Kantor Urusan Agama). Kedua, menurut madzhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut. Berikutnya >> Hukum Menikah dengan Wanita Tidak Perawan (Pernah Berzina) PERTANYAAN 2: MENGHAMILI PACAR STATUS PERNIKAHAN DAN STATUS ANAK Setelah berzina dengan pacar, saya menikahinya setelah tahu dia hamil. Apakah saya harus mengulangi pernikahan? Dan apakah anak saya disebut anak haram? PERTANYAAN assalamu'alaikum warohmatullah hiwaba rokatuh sebelum saya ingin meminta tolong kepada sdr yang lebih tahu tentang hukum-hukum islam saya ingin bertanya 1. saya telah menikahi kekasih saya, karena kekasih saya telah mengandung janin saya diluar nikah apakah saya harus menikahinya kembali dikemudian hari? 2. apakah anak yang lahir dinamakan anak haram? 3.mohon maaf sebelumnya, dan tolong saya minta penjelasan karena pada saat saya menikahinya kadungannya berumur 6 bulan. 4. ada saudara ipar saya yang mengatakan kalau anak tersebut adalah anak haram dan saya diminta untuk menikahi istri saya kembali, dengan alasan kalau saya tidak menikahinya kembali maka anak kami yang seterusnya / anak kedua dan seterusnya akan menjadi anak haram apakah kata2 tersebut dibenarkan didalam islam? karena saudara ipar saya tersebut mengaku telah mengetahui tentang islam mohon balasan saudara supaya diantara kami tidak ada perselisihan maaf 1 lagi pertanyaan yang mungkin membuat saya selalu bertanya2 apakah diislam dibenarkan mengatakan anak haram didepan si jabang bayi ( ini anak haram, kamu harus nikahi istri kamu lagi biar anak yang haram 1 aja ) apakah itu ada diajaran islam? :'( saya selalu ingin menangis disaat saya teringat kata2 itu saudara terima kasih JAWABAN 1. Pernikahan anda sah dan tidak perlu mengulangi. Namun demikian, tidak apa-apa kalau Anda hendak memperbarui nikah (tajDidun nikah) dengan tujuan untuk menenangkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. 2. Karena pernikahan sah, maka status anak juga anak juga sah baik yang pertama maupun yang seterusnya. Lihat dalil dan argumen hukum Islamnya di sini: Pernikahan Wanita Hamil Zina dan Status Anak 3. Kalau saat menikah usia kandungan sudah 6 bulan, maka suami perlu kiranya berikrar bahwa anak dalam kandungan adalah anaknya. 4. Tidak ada istilah anak haram dalam Islam. Yang ada: anak zina. Yaitu anak yang terlahir di luar tali pernikahan. Untuk status anak zina lihat di sini! ================ PERTANYAAN 3: MENIKAHI PACAR HAMIL 6 BULAN HARUSKAH MENGULANG DAN SATUS ANAK PERTANYAAN assalamualaikum. saya adue (bukan nama sebenarnya) 23 th, jakarta. saya telah melakukan zina dengan pacar saya sampai dia hamil. lalu saat usia kehamilanya sekitar 6 bulan, saya menikahinya secara sah di kantor urusan agama jakarta barat. saya ingin mengajukan pertanyaan . apakah saya harus menikahi ulang isteri saya setelah anak saya lahir?? bagaimana status anak saya?? banyak pendapat orang disekitar saya yang menyarankan bahwa saya harus menikah ulang. apa itu memang perlu?? sekian, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian anda. Pertanyaan diajukan melalui alkhoirot@gmail.com dan info@alkhoirot.com JAWABAN 1. Tidak perlu diulang kalau memang wanita menikah dengan lelaki yang menghamilinya. 2. Status anak juga sah sebagai anak Anda. Anda berhak menjadi wali nikahnya kalau dia perempuan. Lihat dalil jawabannya di link berikut: Pernikahan Wanita Hamil Zina dan Status Anak ===================== PERTANYAAN 4: DIHAMILI PACARA DAN DITINGGAL PERGI Dihamili pacar, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau menikahi saya. Bagaimana status saya dan anak dalam kandungan saya? PERTANYAAN Assalamualaikum warohmatullahi wabarrokatuh.... Dengan linangan air mata dan rasa malu yang tak terhingga saya menulis surat ini ustadz....sebab saya gak tahu mesti berbuat apa2 lagi... masalah saya sangat berat tadz,,saya merasa seolah hidup saya akan berakhir... kronologinya seperti ini tadz... tahun lalu saya dikenalkan oleh teman kuliah dengan seorang lelaki,,saya kuliah dimakassar tadz,,anak rantaulah....sejak pertemuan awal dia telah mengutarakan niatnya tuk menikah dan saya menyambut baik,,,maksud tersebut saya kemukakan kepada kedua ortu namun saat itu ortu belum merespon karena jarak yang jauh,kami beda provinsi ustadz....saya disulawesi tenggara dan dia disulawesi barat. singkat cerita,akhirnya ia secara resmi mengutarakan maksudnya datang kerumah saya mengutarakan maksudnya pada kedua orang tua saya...namun orang tua saya memberika syarat boleh menikahi saya asalkan tinggal menetap di daerah saya. ia pulang membicarakan hal tersebut kepada ibunya dan ibunya tidak bisa melepas ia kedaerah lain. akhirnya tidak ada pihak yang mengalah...kami tetap berhubungan sambil berusaha membujuk orang tua kami masing2....dan kedua kalinya ia kembali datang kerumah saya lagi dan tetap ditolak karena tidak mampu memenuhi syarat orang tua saya...dan meminta agar hubungan kami disudahi.... kami tetap menjalin hubungan setelah itu,,hingga akhirnya kami khilaf dan saya kehilangan kesucian saya ustadz...menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu orang tua saya mengenai kondisi saya,,,tiba2 datang kabar darinya kalau ia sudah dijodohkan oleh ibunya dengan wanita lain karena kecewa dengan penolakan keluarga saya,,dan ia tidak dapat berbuat apa2 hanya bisa menerima karena tidak mau melihat ibunya menangis. saya kemudian memberanikan diri bersama orang tua saya yang telah mengetahui kondisi saya ke kampungnya....namun malang nasib saya,,ia sdh tdk bs merubah keputusannya sebab ingin berbakti pada ibunya,,ibu dan keluarga besarnya bahkan keluarga perempuan yg hendak dilamar tersebut pun mengetahui kondisi saya akan tetapi tetap melanjutkan renvcana pelamaran tanpa memperdulikan keadaan saya ustadz... akhirnya,,saya mengambil keputusan yang penting saya dinikahi untuk mempertanggung jawabkan diri saya dimata Allah dan status saya jelas,,lalu saya bersedia diceraikan olehnya....setelah itu silahkan ia melanjutkan pernikahannya. namun, permintaan saya tersebutpun tidak digubris olehnya dan keluarganya..akhirnya keluarga saya mengancam akan memperkarakan hal ini jika menikahi wanita lain sebelum menunaikan kewajibannya pada saya... akhirnya lamarannya sementara ditunda,,...dan masalah ini tlah menggantung hingga sebulan lamanya tanpa itikad baik dari pihaknya....karena baginya tidak akan menikahi saya tanpa ridha ibunya...meskipun dia telah menodai saya. 1. ustadz,,,apa yang mesti saya lakukan??? apakah saya berhenti saja memperjuangkan status saya dan mengikhlaskan semuanya menerima diri saya seperti ini..krena mengharapkan dia akan bertanggung jawab sudah mustahil rasanya.. 2. bagaimana posisi saya dlm agama tadz,,,sebab yang saya ketahui orang lain telah haram menikahi wanita yang pernah bersinah seperti saya.. 3. apakah telah benar keputusan saya meminta dinikahi kemudia diceraikan karena hidup bersama dengannya seterusnya sudah tak ada harapan karena keluarga besarnya sudah benci dengan saya.... tolong saya ustadz apa yang mesti saya lakukan...... saya mohon dirahasiakan yah pak ustadz atas konsultasi saya... (surat Anda kami muat dengan merahasiakan nama Anda - Ustadz PP Al-Khoirot) mohon sarannya.... assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JAWABAN Ya, kalau pacar dan orang tuanya tidak mau diajak menikah, memang tidak perlu dipaksa. Saat Anda melakukan perbuatan zina, tentu Anda sadar dengan resiko terburuk ini. Anda seorang yang berdosa besar karena telah berzina. Yang harus dilakukan adalah (a) bertaubat, memohon ampun pada Allah dan berjanji padaNya tidak akan mengulangi lagi apapun yg terjadi. InsyaAllah Dia akan mengampuni. Allah maha pengampun. (b) Mencari lelaki lain yang barangkali mau menikahi Anda minimal untuk sementara untuk menutupi aib tersebut sampai si anak lahir. Tentang status hukumnya, lihat uraian kami di link berikut: 1. Status Anak Zina 2. Pernikahan Wanita Hamil Zina dan Status Anak Nasi sudah jadi bubur. Yang terpenting, belajar dari kesalahan. Jangan sampai itu (perbuatan zina) terjadi lagi pada Anda, pada saudara2 Anda dan pada anak cucu Anda nantinya dengan cara menjauhi hubungan pertemanan antarlawan jenis kecuali setelah menikah.

Status Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah

Status Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah

MediaMuslim.Info - Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi?i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang mena-burkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. (Al Mabsuth 17/154, Asy Syarhul Kabir 3/412, Al Kharsyi 6/101, Al Qawanin hal : 338, dan Ar Raudlah 6/44. dikutip dari Taisiril Fiqh 2/828.)Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan).” (HR: Al-Bukhari dan Muslim)
Firasy adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasab-kan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja. (Taudlihul Ahkam 5/103.)
Dikatakan di dalam kitab Al-Mabsuth, “Seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita merdeka dan (dia mengakui) bahwa anak ini anak dari hasil zina dan si wanita membenarkannya, maka nasab (si anak itu) tidak terkait dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah: “Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)” (HR: Al Bukhari dan Muslim)
Rasulullah  telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada hak nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Al Mabsuth 17/154)
Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi  bersabda, “Dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)? Maka beliau menafikan (meniadakan) adanya nasab anak zina di dalam Islam.” (At Tamhid 6/183 dari At Taisir)
Oleh karena itu anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina maka :
  • Anak itu tidak berbapak.
  • Anak itu tidak saling mewarisi de-ngan laki-laki itu.
Bila anak itu perempuan dan di kala dewasa ingin menikah, maka walinya adalah wali hakim, karena dia itu tidak memiliki wali.
Rasulullah  bersabda, “Maka sulthan (pihak yang berwenang) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali?” (Hadits hasan Riwayat Asy Syafi\’iy, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.)
Satu masalah lagi yaitu bila si wanita yang dizinahi itu dinikahi sebelum beristibra dengan satu kali haidh, lalu digauli dan hamil terus melahirkan anak, atau dinikahi sewaktu hamil, kemudian setelah anak hasil perzinahan itu lahir, wanita itu hamil lagi dari pernikahan yang telah dijelaskan di muka bahwa pernikahan ini adalah haram atau tidak sah, maka bagaimana status anak yang baru terlahir itu ?
Bila si orang itu meyakini bahwa pernikahannya itu sah, baik karena taqlid kepada orang yang memboleh-kannya atau dia tidak mengetahui bahwa pernikahannya itu tidak sah, maka status anak yang terlahir akibat pernikahan itu adalah anaknya dan dinasabkan kepadanya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah tentang pernikahan wanita di masa ?iddahnya di saat mereka tidak mengetahui bahwa pernikahan itu tidak sah atau karena mereka tidak mengetahui bahwa wanita itu sedang dalam masa ?iddahnya, maka anak yang terlahir itu tetap dinisbatkan kepada-nya padahal pernikahan di masa ?iddah itu batal dengan ijma para ulama, berarti penetapan nasab hasil pernikahan di atas adalah lebih berhak. (Al-Mughniy 6/455.)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan hal serupa, beliau berkata, ?Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang dia yakini pernikahan (yang sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitanlah masalah mushaharah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya, dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram padahal sebenarnya haram, (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya). (Dinukil dari nukilan Al Bassam dalam Taudlihul Ahkam 5/104)
Semoga orang yang keliru menyadari kekeliruannya dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta\’ala, sesungguhnya Dia Maha luas ampunannya dan Maha berat siksanya.

Kamis, 21 Juni 2012

BATASAN HUKUM DALAM BISNIS MLM

Multi Level Marketing (MLM) adalah model pemasaran yang menggunakan mata rantai down line, dimana pihak produsen dapat mengurangi biaya marketing sehingga sebagian biaya marketing dipakai untuk bonus bagi orang yang memperoleh jaringan yang besar. Memang banyak alasan orang yang bergabung dalam bisnis MLM ini, di antaranya karena iming-iming bonus tetapi ada juga yang memang karena motivasi ingin memiliki produknya.

Bagaimana menurut hukum Islam tentang bisnis MLM ini?

Multi Level Marketing (MLM) adalah menjual/memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen. Sehingga biaya distribusi barang sangat minim atau sampai ketitik nol. MLM juga menghilangkan biaya promosi karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor dengan sistem berjenjang (pelevelan).

Dalam MLM ada unsur jasa, artinya seorang distributor menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari prosentasi harga barang dan jika dapat menjual sesuai target dia mendapat bonus yang ditetapkan perusahaan.

MLM banyak sekali macamnya dan setiap perusahaan memiliki spesifikasi tersendiri. Sampai sekarang sudah ada sekitar 200 perusahaan yang mengatasnamakan dirinya menggunakan sistem MLM.

Kami akan memberi jawaban yang bersifat batasan-batasan umum sebagai panduan bagi umat Islam yang akan terlibat dalam bidang MLM.

Memang pada dasarnya segala bentuk mu’amalah atau transaksi hukumnya boleh (mubah) sehingga ada argumentasi yang mengharamkannya.

Allah SWT berfirman

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al Baqarah: 275)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. (QS Al Maidah: 2)

Rasulullah SAW bersabda:

إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha. (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

المُسْلِمُوْنَ عَلي شُرُوْطِهِمْ

Umat Islam terikat dengan persyaratan mereka. (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim)

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut:

1.Pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu' yang prinsip dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada unsur: - Riba' - Ghoror (penipuan) - Dhoror (merugikan atau mendhalimi fihak lain) - Jahalah (tidak transparan).

2.Ciri khas sistem MLM terdapat pada jaringannya, sehingga perlu diperhatikan segala sesuatu menyangkut jaringan tersebut: - Transparansi penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan biaya pendaftaran anggota yang tinggi tanpa memperoleh kompensasi yang diperoleh anggota baru sesuai atau yang mendekati biaya tersebut adalah celah dimana perusahaan MLM mengambil sesuatu tanpa hak dam hukumnya haram.

- Transparansi peningkatan anggota pada setiap jenjang (level) dan kesempatan untuk berhasil pada setiap orang. Peningkatan posisi bagi setiap orang dalam profesi memang terdapat disetiap usaha. Sehingga peningkatan level dalam sistem MLM adalah suatu hal yang dibolehkan selagi dilakukan secara transparan, tidak menzhalimi fihak yang ada di bawah, setingkat maupun di atas.

- Hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota. Seorang anggota atau distributor biasanya mendapatkan untung dari penjualan yang dilakukan dirinya dan dilakukan down line-nya. Perolehan untung dari penjualan langsung yang dilakukan dirinya adalah sesuatu yang biasa dalam jual beli, adapun perolehan prosentase keuntungan diperolehnya disebabkan usaha down line-nya adalah sesuatu yang dibolehkan sesuai perjanjian yang disepakati bersama dan tidak terjadi kedholiman.


3. MLM adalah sarana untuk menjual produk (barang atau jasa), bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa ada produk atau produk hanya kamuflase. Sehingga yang terjadi adalah money game atau arisan berantai yang sama dengan judi dan hukumnya haram.

4. Produk yang ditawarkan jelas kehalalannya, karena anggota bukan hanya konsumen barang tersebut tetapi juga memasarkan kepada yang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang tersebut dan bertanggung-jawab kepada konsumen lainnya.

Demikan batasan-batasan ini barangkali dapat bermanfaat, khususnya dan bagi kaum muslimin Indonesia agar dapat menjadi salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi. Wallahua’lam bishshawab.

Jumat, 08 Juni 2012

LOWONGAN DOSEN S1 KEPERAWATAN DAN D4 / S1 KEBIDANAN



Di butuhkan dengan segera Dosen S1 Keperwatan  dengan kualifikasi sebagai berikut :
  1. Pendidikan Minimal S1 Keperawatan (S.Kep,Ns)
  2. IPK Minimal 3.00 
  3. Pengalaman Kerja Minimal 1 tahun
  4. Bedomisili di Jombang dan sekitarnya
  5. Berjiwa Pendidik dan Sanggup memajukan Institusi
  6. Mempunyai Loyalitas tinggi kepada Institusi
 Untuk Dosen  D4 / S1 Kebidanan dengan kualifikasi sebagai berikut :
  1. Pendidikan Minimal D4/ S1 Kebidanan
  2. IPK Minimal 3.00 
  3. Mempunyai sertifikat pekerti, APN,CTU dan lain-lain 
  4. Pengalaman Kerja Minimal 1 tahun
  5. Bedomisili di Jombang dan sekitarnya
  6. Berjiwa Pendidik dan Sanggup memajukan Institusi
  7. Mempunyai Loyalitas tinggi kepada Institusi

Lamaran ditulis tangan dikirimkan ke :
STIKES BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
Jln. K.H Wahab Hasbulloh No.IV Tambakberas Jombang 
Telp : (0321) 876040
Info Lebih Lanjut Hub : Bu Laila ( 085259729924)